Ribuan massa buruh KSBSI Banten Kepung kantor Gubernur

BANTEN - Demonstrasi besar-besaran digelar Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Korwil KSBSI) provinsi Banten.

Aksi dipusatkan di Komplek Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Aksi ini secara simbolis menuntut Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan judicial review UU Cipta Kerja. Namun begitu, KSBSI Banten juga mengusung 4 poin tuntutan krusial lainnya.

Baca juga: Meski Terdampak Elnino, Pemkab Mesuji Bersama PT. UJA Panen Perdana Singkong Program CSV

Aksi tak bisa dibendung. Ribuan massa buruh KSBSI Banten ini mengepung kantor Gubernur.

“Menuntut kenaikan upah tahun 2022, cabut klaster ketenagakerjaan dari UU Ciker, menolak upah murah, menolak peluasan Out Soursing.” terang singkat Siswoko Korwil KSBSI Banten, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Kemnaker Lounching Buku Panduan Teknis Perlindungan PMI, AP2TKI: Buku Panduan Melahirkan PMI yang Kompetensi

Sebelumnya, seruan aksi unjuk rasa besar-besaran skala nasional di-instruksikan langsung oleh Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) untuk seluruh Koordinator KSBSI di tingkat provinsi dan Federasi yang berafiliasi.

Seruan aksi mengacu pada Penolakan keras KSBSI terhadap lahir dan disahkannya UU Cipta Kerja. Gugatan KSBSI termaktub pada perkara nomor 103/PUU-XVIII/2020.

Baca juga: Kemnaker Launching Buku Panduan dan Perlindungan PMI, AP2TKI: Akan Melahirkan Calon PMI yang Kompeten

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkara atau permohonan pengujian formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi telah selesai diperiksa Majelis Hakim.

Terakhir untuk perkara yang kita ajukan bersama-sama melalui DEN KSBSI, yaitu perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 telah kita ajukan kesimpulan pada tanggal 29 Oktober 2021, Karenanya kita tinggal menunggu waktu (tanggal) pembacaan putusan Majelis Hakim terkait pengujian formil.

Baca juga: Ekosistem Digital SIAPKerja Bagian Solusi Mudahkan dan Perluas Akses Pelayanan Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan itu, oleh karena fakta-fakta dalam persidangan sebanyak 13 kali sudah terang benderang bahwa pembuatan UU Ciker itu terbukti melanggar UUD 1945, maka sebagai salah satu upaya untuk lebih membuktikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh buruh Indonesia menolak UU Ciker sehingga gugatan atau permohonan Judicial Review yang kita (KSBSI) ajukan, dikabulkan Majelis Hakim, maka DEN KSBSI dengan ini menyerukan kepada DPP Federasi afiliasi KSBSI agar menginstruksikan DPC-DPC nya untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Judicial Review UU Ciker yang dimohonkan KSBSI, ” demikian bunyi seruan DEN KSBSI dalam surat, Senin (22/11/2021).

Aksi unjuk rasa digelar mulai 19 sampai 26 November 2021. “Dengan mengerahkan massa semaksimal mungkin di masing-masing wilayahnya ke DPRD tingkat I dan II, kantor Bupati maupun Gubernur, ” tandas DEN KSBSI.

Baca juga: Bakamla - APMM Evakuasi 60 TKI Korban Kapal Karam di Perairan Johor

Diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan sidang “Pengucapan Putusan” untuk perkara 103 judicial review UU Cipta Kerja yang digugat KSBSI digelar pada esok hari, Kamis (25/11/2021). Selaku pemohon perkara 103, KSBSI sendiri akan menggelar sidang tersebut di Lantai 3 Kantor Pusat KSBSI. (RD)